JAKARTA, Front Mahasiswa Nasional (FMN) secara tegas menyatakan menolak surat pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara yang dikeluarkan Jokowi. Alasan penolakan mereka salah satunya adalah Sutiyoso tersandung kasus pelanggaran HAM masa lalu, yaitu peristiwa Kuldatuli 27 Juli 1996 yang memakan korban jiwa.
“Kami dari Pimpinan Pusat FMN sebagai Ormas Mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi dan HAM di Indonesia, secara tegas menolak surat pencalonan Kepala BIN Sutiyoso yang dikeluarkan Jokowi,” kata Rachmad Pandjaitan, ketua PP FMN.
Menurut Rachmad, dalam pencalonan Sutiyoso sebagai ketua BIN, Jokowi lebih menekankan aspek bagi-bagi kekuasaan di dalam pemerintahannya. Sedangkan aspek kapabilitas dan profesionalitas diabaikan.
Rachmad menegaskan, ada beberapa alas an kami menolak Sutiyoso tidak layak menjadi Kepala BIN. Pertama, Sutiyoso tersandung kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dalam peristiwa Kuldatuli 27 Juli 1996 yang memakan korban jiwa, Sutiyoso yang saat itu menjabat Panglima Kodam Jaya, dianggap orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas peristiwa Kuldatuli.
Kedua, Sutiyoso adalah Ketua Umum PKPI. Sementara untuk menjadi Kepala BIN maka tidak boleh merangkap jabatan dimana pun. Selanjutnya, Sutiyoso adalah pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014.
“Tentu Sutiyoso tidak netral dalam menjalankan tugas Negara untuk menjaga kestabilan. Namun dirinya akan cenderung menjadi alat pemerintah dalam aspek apapun, ungkap Rachmad.
Oleh karena itu, kata Rachmad, FMN menolak politik transaksional dalam pemerintahan Jokowi. “Kami berharap bahwa pejabat-pejabat Negara yang membantu Jokowi bukanlah semata-mata didasari bagi-bagi kekuasaan, namun haruslah didasari kapabilitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya,” terang Rachmad.
“Kami dari Pimpinan Pusat FMN sebagai Ormas Mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi dan HAM di Indonesia, secara tegas menolak surat pencalonan Kepala BIN Sutiyoso yang dikeluarkan Jokowi,” kata Rachmad Pandjaitan, ketua PP FMN.
Menurut Rachmad, dalam pencalonan Sutiyoso sebagai ketua BIN, Jokowi lebih menekankan aspek bagi-bagi kekuasaan di dalam pemerintahannya. Sedangkan aspek kapabilitas dan profesionalitas diabaikan.
Rachmad menegaskan, ada beberapa alas an kami menolak Sutiyoso tidak layak menjadi Kepala BIN. Pertama, Sutiyoso tersandung kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dalam peristiwa Kuldatuli 27 Juli 1996 yang memakan korban jiwa, Sutiyoso yang saat itu menjabat Panglima Kodam Jaya, dianggap orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas peristiwa Kuldatuli.
Kedua, Sutiyoso adalah Ketua Umum PKPI. Sementara untuk menjadi Kepala BIN maka tidak boleh merangkap jabatan dimana pun. Selanjutnya, Sutiyoso adalah pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014.
“Tentu Sutiyoso tidak netral dalam menjalankan tugas Negara untuk menjaga kestabilan. Namun dirinya akan cenderung menjadi alat pemerintah dalam aspek apapun, ungkap Rachmad.
Oleh karena itu, kata Rachmad, FMN menolak politik transaksional dalam pemerintahan Jokowi. “Kami berharap bahwa pejabat-pejabat Negara yang membantu Jokowi bukanlah semata-mata didasari bagi-bagi kekuasaan, namun haruslah didasari kapabilitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya,” terang Rachmad.