SEMARANG, cahUnnes.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI-HMI Kota Semarang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Balai Kota Semarang, Rabu (11/6/2014). Mereka berdemo dalam rangka menuntut netralitas PNS kota Semarang dalam pemilihan presiden mendatang.
Koordinator aksi, Hakim dari HMI Semarang mengatakan pilpres tersebut menyeret banyak kepala daerah masuk jadi timses dan jurkam. Banyak indikasi pelibatan PNS dalam aksi tersebut.
"Dalam proses pemiu, posisi PNS harus netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon," tuturnya.
Ia menuntut PNS tidak ikut serta menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. Tidak adanya mobilisasi dan pengarahan PNS untuk memilih salah satu pasangan calon. Penindakan secara tegas terhadap PNS jika ditemukan.
Sebelumnya, Selama dua minggu terakhir, panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kota Semarang mendapatkan empat temuan pelanggaran kampanye terkait dengan pemilihan presiden. Ketua panwaslu Kota Semarang, Sri Wahyu Ananingsih mengatakan, kasus dugaan pelanggaran terbanyak berkaitan dengan ketidaknetralan pegawai negeri sipil (PNS).
"Ada dua dugaan yang tidak kami lanjutkan karena tidak terbukti yaitu pelanggaran saat deklarasi Jokowi-JK di simpang lima, dan dugaan pembagian spanduk capres oleh lurah Srondol Wetan," katanya pada tribun, Selasa (10/6/2014).
Ia mengatakan, dua dugaan sisanya akan diklarifikasi pada waktu dekat ini. Kasus ketiga adalah pemasangan spanduk capres di kantor kelurahan Gedawang, kecamatan Banyumanik. Rabu (11/6/2014), ia akan menglarfikasi lurah setempat.
Selain itu ada dugaan pelanggaran kampanye oleh beberapa PNS di kecamatan Genuk. Beberapa PNS mulai dari camat hingga staf kelurahan diketahui menghadiri deklarasi relawan capres di kantor kecamatan.
"Untuk yang kecamatan Genuk kami masih mengkaji," ucapnya.
Ana, sapaan akrabnya mengungkapkan kesulitan pembuktian pelanggaran kampanye masih sama dengan pileg lalu. Tidak ada saksi yang bersedia dikonfirmasi, karena itu banyak kasus yang mental begitu saja.
Oleh karena itu, ia berharap peran serta masyarakat untuk mewujudkan pilpres yang bersih, jauh dari pelanggaran. Jika perlu, masyarakat juga ikut mengawasi.
Sumber : Tribun Jateng/Bakti Buwono
0 Komentar